Mengapa banyak kantor akuntan publik ingin menyelesaikan tuntutan hukum di luar pengadilan?


Menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu, kepada pihak selain klien mereka. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya:

1.      Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik.

2.      Kesadaran yang meningkat di pihak Securities dan Exchange Commisission (SEC) mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor.

3.      Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis.

4.      Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi, tanpa melihat siapa yang salah, bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban (sering disebut konsep kewajiban ‘deep pocket”).

5.      Keputusn pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara  untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee kontujensi. Kesepakatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang dirugikan bila tuntutannya berhasil, dan kerugian yang minimum bila tuntutannya tidak berhasil.

6.      Banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindri biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan, ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan.

7.      Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing.

MEMBEDAKAN ANTARA KEGAGALAN BISNIS, KEGAGALAN AUDIT, DAN RISIKO AUDIT

Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab utama tuntutan hukum kepada kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas dua konsep:

1.      Perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit

2.      Perbedaan antara kegagalan audit dan risiko audit

Kegagalan bisnis (business failure) terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk., atau persaingan yang tak terduga dalam industry itu.

Kegagalan audit (audit failure) terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat.

Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan, setelah melaksanakan audit yang memadai, bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Risiko audit tidak dapat dielakkan, karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan.

KONSEP-KONSEP HUKUM YANG MEMPENGARUHI KEWAJIBAN

Konsep Orang yang Bijak

Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa aditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran, dan tidak diharpakan benar 100 persen. Standar kemahiran (due care) disebut sebagai konsep orang yang bijak (prudent person concept), hal ini dikemukakan dalam Cooley on Torts.

Kewajiban atas Tindakan Pihak Lain

Para partner mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut UU Keagenan. Tiga kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi teknis. Jika seorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, partnernya dapat ikut bertanggung jawab ats kinerja karyawan tersebut.

Tidak adanya Komunikasi Istimewa

Menurut Common Law, akuntan public tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan.

Syarat-syarat Hukum yang Mempengaruhi Kewajiban Akuntan Publik

Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan: kelalaian biasa, kelalaian besar, penipuan konstruktif, penipuan.

Syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak: pelanggaran kontrak, manfaat pihak ketiga.

Syarat-syarat lain: common Law, UU Statuter, Kewajiban bersama dan tertentu, kewajiban terpisah dan proporsional.

Sumber-sumber Kewajiban Hukum

Empat sumber kewajiban hukum:

1.      Kewajiban kepada klien

2.      Kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common law

3.      Kewajiban sipil menurut UU sekuritas federal

4.      Kewajiban kriminal.

KEWAJIBAN KEPADA KLIEN

Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah dari klien. Kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Masalah utama dalam kasus yang melibatkan dugaan kelalaian biasanya adalah tingkat kemahiran yang diperlukan.

Pembelaan Auditor terhadap Tuntutan Klien

Kantor akuntan publik biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari empat pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu:

1.      Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, jasa berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa kontrak yang tersirat atau pun yang dinyatakan secara jelas.

2.      Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian (nonnegligent performance)

3.      Kelalaian kontribusi (contributory negligence)

4.      Ketiadaan hubungan timbal balik (sebab-akibat)

KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT COMMON LAW

Pihak ketiga meliputi pemegang saham actual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan.

Doktrin Ultramares

Kasus audit utama yang mengawali kewajban terhadap pihak ketiga adalah Ultramares Corporation vs. Touche (1931). Kasus ini membentuk suatu doktrin yang dikenal sebagai doktrin Ultramares.

Foreseen Users.

Pengadilan telah memperluas doktrin Ultrames untuk mengizinkan pemulihan oleh pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep foreseen users, yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan.

            Meskipun konsep foreseen user dapat langsung diterapkan, pengadilan telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda. Tiga pendekatan utama yang diberlakukan sbb:

1.      Credit Alliance

2.      Restatement of Torts

3.      Foreseeble Users

Pembelaan Auditor terhadap Tuntutan Pihak Ketiga

Tiga dari empat pembelaan yang tersedia bagi auditor dalam menghadapi tuntutan oleh klien juga tersedia untuk tuntutan hukum oleh pihak ketiga, yaitu: tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, dan ketiadaan hubungan sebab-akibat. Kelalaian kontribusi biasanya tidak berlaku karena pihak ketiga bukan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

KEWAJIBAN SIPIL MENURUT UNNDANG-UNDANG SEKURITAS FEDERAL

Securities Act Tahun 1933

Securities Act tahun 1933 hanya berkaitan dengan persyaratan pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru, termasuk informasi dalam laporan registrasi atau pendaftaran dan propektus.

Securities Exchange Act Tahun 1934

Kewajiban auditor menurut Securities Axchange Act tahun 1934 sering kali berpusat pada laporan keuangan yang tekah diaudit yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan, yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Form 10-K.

Peraturan 10b-5 dari Securities Exchange Act tahun 1934

Section 10 dan Peraturan 10b-5 sering kali disebut sebaga ketentuan anti kecurangan dari undang-undang tahun 1934, karena menghalangi setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Berbagai keputusan pengadilan federal menjelaskan bahwa Peraturan 10b-5 berlaku tidak hanya bagi penjual langsung, tetapi juga akuntan, penjamin emisi, dan puhak lainnya.

Pembelaan Auditor

Tiga pembelaan serupa yang tersedia bagi auditor dalam kasus tuntutan menurut common aw oleh pihak ketiga juga berlaku bagi tuntutan menurut UU tahun 1934: pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, tidak ada kewajiban, dan ketiadaan hubungan timbale balik atau sebab-akibat

.

Sanksi SEC

Rules of Practise SEC akan memungkinkan SEC untuk menolak, baik untuk sementara maupun seterusnya, praktik kantor akuntan publik dalam kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan publik, baik karena kurangnya kualifikasi yang tepat atau terlibat dalam perilaku profesional yang tidak etis atau tidak pantas.

Foreign Corrupt Practise Act Tahun 1977

Tindakan penting lain oleh kongres yang mempengaruhi kantor akuntan publik maupun kliennya adalah disahkannya Foreign Corrupt Practises Act tahun 1977. UU ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh atau mempertahankan hubungan bisnis. UU yang baru ini juga mewajibkan anggota yang terdaftar pada SEC menurut Securities Exchange Act tahun 1934 untuk memenuhi persyaratan tambahan yang menyangkut catatan yang lengkap dan akurat, serta sistem pengendalian internal yang memadai.

           

KEWAJIAN KRIMINAL

Cara keempat para akuntan publik yang dapat dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan (criminal liability for accountants).

RESPONS PROFESI TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM

AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melukukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terken tuntutan hukum:

1.      Mencari perlindungan dari proses pengadilan atau ligitasi yang tidak terpuji

2.      Meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik

3.      Mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing.

Beberpa aktivitas khusus dalam kewajiban hukum:

1.      Riset dalam auditing

2.      Penetapan standard dan peraturan

3.      Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor

4.      Menetapkan persyaratan peer review

5.      Melawan tuntutan hukum

6.      Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan

7.      Member sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas

8.      Melobi perubahan UU.

MELNDUNGI AKUNTAN PUBLIK INDIVIDUAL DARI KEWAJIBAN HUKUM

Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari yang umum itu adalah sebagai berikut:

1.      Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas

2.      Mempekerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak

3.      Mengikuti standar profesi

4.      Mempertahankan independensi

5.      Memahami bisnis klien

6.      Melaksanakan audit yang bermutu

7.      Mendokumentasikan pekerjaan yang layak

8.      Mendapatkan surat penugasan dan surat representasi

9.      Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia

10.  Mengadakan asuransi yang memadai

11.  Mencari bantuan hukum

12.  Memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas

13.  Mengungkapkan skeptisme profesional

ETIKA PROFESIONAL

A.  Etika Profesional

Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Etika secara terminologi kemudian berkembang menjadi suatu konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa, akan suatu hal untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu.

B.  Dilema Etika dan Solusinya

Dilema etika adalah Situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya.

Terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yakni:

1.      Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Misalnya, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandar udara (bandara). Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya.

2.      Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh di atas, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut:

ü  Setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama.

Misalnya, orang mungkin berargumen bahwa tindakan memalsukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian, atau menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan tindakan yang sama.

ü  Jika sah menurut hukum, hal tersebut etis atau Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika.

Misalnya, seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.

ü  Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan.

Misalnya penjual yang secara tidak sengaja terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut sudah dibayar oleh pembelinya. Dia mungkin akan memutuskan untuk lebih baik menunggu pembeli protes untuk mengoreksinya, sedangkan jika pembeli tidak menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu memberitahu.

Selain itu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika adalah sebagai berikut :

ü  Memperoleh fakta yang relevan

ü  Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebur

ü  Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh dari keluaran (outcome) dilema tersebut dan bagaimana cara setiap pribadi atau kelompok itu dipengaruhi.

ü  Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut

ü  Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif.

ü  Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan

C.  Kebutuhan Khusus Akan Kode Etik Profesi

Perlunya Etika Profesional bagi Organisasi Profesi :

ü  Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya.

ü  Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih  tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi         terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya.

a.       Kode Etik Profesi AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)

 Standar umum perilaku yang ideal dan menjadi khusus tentang perilaku yang harus dilakukan terdiri dari empat bagian yaitu :

ü  Prinsip etika profesi

ü  Peraturan etika

ü  Interpretasi atas peraturan etika

ü  Kaidah etika

b.      Kode Etik Profesi Auditor

Mukadimah prinsip etika profesi akuntan antara lain menyebutkan bahwa dengan seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi delapan butir. Delapan butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut :

1.      Tanggung jawab profesi  

Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2.      Kepentingan publik  

Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3.      Integritas  

Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.

4.      Obyektifitas  

Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

5.      Kompetensi dan kehati-hatian profesional  

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6.      Kerahasiaan    

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7.      Perilaku profesional  

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

8.      Standar teknis  

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

D.  Independensi Profesi Auditor

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi :

a.       Independensi dalam fakta : Auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias (independen) disepanjang audit

b.      Independensi dalam penampilan : Pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tsb.

c.       Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor, yaitu:

Hal yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas seorang auditor seperti :

1) Hubungan keuangan dengan klien;

2) Kedudukan dalam perusahaan yang diaudit ;

3) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten

4) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit ;

5) Hubungan keluarga dan pribadi ;

6) Imbalan atas jasa profesional ;

7) Penerimaan barang atau jasa dari klien ;

8) Pemberian barang atau jasa kepada klien.

E.  Revisi dari Persyaratan Independensi Auditor SEC

a.       Kepentingan Kepemilikan

b.      TI dan Jasa Non Audit lainnya

1.      Dewan Standar Independen (Independence Standards Board/ISB)

Memberikan rangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik

2.      Komite Audit

Sejumlah anggota terpilih dari Dewan Direksi yang bertanggungjawab membantu Auditor untuk tetap independen dari manajemen

• Berbelanja untuk Prinsip Akuntansi                           

• Persetujuan Auditor oleh Pemegang Saham

• Penugasan dan Pembayaran Fee Audit oleh Manajemen

F.   Peraturan Independensi Perilaku dan Interpretasi

a.       Kepentingan Keuangan

ü  Anggota yang tercakup

ü  Kepentingan Keuangan Langsung versus Kepentingan Keuangan Tidak Langsung

ü  Material atau Tidak Material

b.      Berbagai Isu Kepentingan Keuangan yang Saling Terkait

ü  Para mantan praktisi

ü  Prosedur kredit normal

ü  Kepentingan keuangan dari keluarga terdekat

ü  Bersama-sama memiliki hubungan sebagai penanam modal atau penerima modal klien

ü  Direktur, Pejabat, Manajemen atau Pegawai sebuah perusahaan

c.       Litigasi antara KAP dan Klien

d.      Pembukuan dan Jasa Lainnya

e.       Audit Internal dan Jasa Audit yang Diperluas

f.       Fee yang Belum Dibayar

G. Peraturan Etika Lainnya

a.       Integritas dan Obyektivitas

b.      Standar Teknis

c.       Kerahasiaan

ü  Kebutuhan atas Kerahasiaan

ü  Pengecualian atas Kerahasiaan yang mencakup Kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis, Panggilan Pengadilan, Peer Review dan Respon kepada Divisi Etika

Mengapa akuntan publik menghadapi tuntutan hukum?

Penyebab utama tuntutan hukum kepada akuntan publik seringkali disebabkan kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, antara kegagalan audit dan risiko audit dalam suatu tuntutan hukum.

Apa yang harus dilakukan akuntan publik dalam menghindari tuntutan hukum?

Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukumantara lain :1. Jangan sembarang menerima klien, pilih klien yang memiliki integritas.2.Pilih audit staf yangqualifieddan memiliki integritas.3.Pertahankan independensi (in fact, in appearance,danin mind).

Kapan akuntan publik bisa dituntut secara hukum?

Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidakbisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati(lalai) dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena business failure, auditfailure, dan audit risk.

Kenapa auditor wajib memahami masalah hukum yang berhubungan dengan pekerjaannya?

Jawab:Semua auditor harus memahami hukum yang berlaku dikarenakan pengecekankecurangan yang terjadi dalam pembuat laporan keuangan sehingga mengetahui pasalyang melakukan kesalahan sehingga mengalami kecurangan dalam data yang dilaporkanakan dikenakan hukum yang berlaku.2. Menurut saudara sampai batas mana pekerjaan …



Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *