Bagaimana cara untuk menjaga dan memelihara keamanan maupun ketertiban bersama


Peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang‑undang ini berlaku adalah Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Sejak diundangkannya Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dan Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) semakin dirasakan perlunya pemantapan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga akan lebih menegaskan keterkaitannya secara filosofis dengan Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, secara konstitutional dengan Undang‑Undang Dasar 1945 dan perkembangan hukum serta secara sosiologis keterkaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan ketatanegaraan.

Meskipun Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1961 telah memuat pokok‑pokok mengenai kedudukan, peranan, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, materi ketentuan yang tercantum di dalamnya masih berkaitan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dengan sendirinya diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang‑undang Hukum Acara Pidana.

Undang‑�

Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khususu oleh Undang‑undang.

Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara ternyata fungsi kepolisian mempunyai tataran luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannta dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas‑tugas yang melekat pada fungsi utama administratif negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini, terlihat peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

Selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik‑baiknya.

Sehubungan dengan itu, maka praktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung.

Termasuk pula dalam hal ini peranan membina pengemban fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1988 tataran tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama aspek preventif telah lebih tegas dinyatakan dalam kaitan kedudukannya sebagai komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara dan sebagai Kekuatan Sosial Politik,

Namun�

Namun demikian, karena tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, perlu dirumuskan secara tegas dan terinci penyusunan undang‑undang tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982.

Dengan memperhatikan hal‑hal tersebut di atas, maka Undang‑undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan landasan dan dasar hukum yang lebih mantap bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya berdasarkan Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982. Disisi lain Undang‑undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih besar bagi terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Disamping itu, Undang‑undang ini diharapkan pula dapat lebih menjamin tercapainya tujuan kepolisian, yaitu “terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjamin tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat, dalam rangka terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, guna tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945”, melalui upaya pembinaan profesi kepolisian dan pengembangan asas‑asas kepolisian yang bersumber dari Pancasilan dan Undang‑Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersejata Republik Indonesia lainnya. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya serta selalu berdasarkan pada makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang‑Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Dengan demikian, dapat diwujudkan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih profesional, mahir, terampil, bersih, dan berwibawa sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak semata‑mata mampu melaksanakan tugas dengan sebaik‑baiknya, tetapi sekaligus mampu membuktikan keberadaannya sebagai aset nasional yang dicintai masyarakat;

Dengan�

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan pembaharuan atas Undang‑undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat kedudukan, tugas, fungsi, dan peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang pembinaan profesi, tanggung jawab, serta bentuk‑bentuk perlindungan hukum bagi pejabat pengemban fungsi kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

����������� Cukup jelas

Pasal 2

����������� Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa, dan negara yang secara utuh dalam Undang‑Undang Dasar 1945 serta sesuai pula dengan prinsip‑prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan Konvensi internasional lainnya.

����������� Yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu kondisi dinamis bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya pelaksanaan pemerintah dan tantangan yang datang dari dalam negeri.

Pasal 3

����������� Cukup jelas

Pasal 4

����������� Ayat (1)

����������� Yang dimaksud dengan kata “dibantu” pada ayat ini adalah dalam lingkup pelaksanaan fungsi kepolisian, tidak bersifat struktural.

����������� Huruf a

����������� Yang dimaksud dengan alat‑alat kepolisian khusus menurut Undang‑undang ini adalah alat‑alat atau badan‑badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang‑undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidangnya masing‑masing.

����������� Huruf b

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf c

����������� Yang dimaksud dengan bentuk‑bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan.

����������� Ayat (2)

����������������������� Cukup jelas

Pasal 5

����������� Ayat (1)

����������� Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara����������� Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan militer.

����������� Sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri dan oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban peran utama dalam menghadapi berbagai jenis gangguan keamanan dalam negeri.

����������� Ayat (2)

����������� Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan maksudnya adalah satu landasan dalam menjamin tertib dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

Pasal 6�

Pasal 6

����������� Ayat (1)

����������� Wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

����������� Ayat (2)

����������� Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara efektif dan efisien, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepentingan pertahanan keamanan negara.

����������� Dalam pelaksanaannya diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

����������� Ayat (3)

����������������������� Cukup jelas

Pasal 7

����������� Cukup jelas

Pasal 8

����������� Cukup jelas

Pasal 9�

Pasal 9

����������� Ayat (1)

����������� Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian baik preventif maupun represif bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya. Dengan demikian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang preventif dan represif serta pembinaan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang‑undang ini.

����������� Ayat (2)

����������������������� Cukup jelas

����������� Ayat (3)

����������������������� Cukup jelas

����������� Ayat (4)

����������� Untuk menjamin terselenggaranya maksud ayat ini dengan sebaik‑baiknya, perlu terjalinnya koordinasi antara Menteri dan Panglima.

Pasal 10

����������� Cukup jelas

Pasal 11

����������� Cukup jelas

Pasal 12

����������� Ayat (1)

����������� Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)�

����������� Ayat (2)

����������� Yang dimaksud dengan ditentukan dan diusulkan pada ayat ini adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah ditentukan, diusulkan kepada pejabat yang berwenang guna memperoleh keputusan dan penetapan.

Pasal 13

����������������������� Cukup jelas

Pasal 14

����������� Ayat (1)

����������� Huruf a

����������������������� Ketentuan Undang‑undang Hukum Acara Pidana memberikan����� peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

����������� Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar hukumnya masing‑masing.

����������� Huruf b

����������� Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non‑tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelayanan fungsi kepolisian.

����������������������� Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain:

����������� Kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

����������� Huruf c

����������������������� Cukup jelas

Huruf d�

����������� Huruf d

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf e

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf f

����������� Hal ini dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penagakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

����������� Huruf g

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf h

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf i

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf j

����������������������� Cukup jelas

����������� Huruf k

����������� Dalam pelaksanaan penggunaan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya tanggung jawab dan kewenangan operasional ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagaimana cara menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat?

Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di masyarakat, umumnya menggunakan tata tertib yang sudah disepakati, yaitu:.

Melakukan Ronda Malam. … .

Tidak Membuang Sampah Sembarangan..

Melakukan Gotong-royong. … .

Menaati Norma dalam Masyarakat..

Apa perbedaan ketertiban dan keamanan?

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Apa yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam menjaga keamanan di lingkungan sekolah?

Bagaimana Cara Menjaga Lingkungan Sekolah?.

Membuang Sampah di Tempat Sampah..

2. Hindari Penggunaan Plastik..

3. Rutin Melakukan Kegiatan Jumat Bersih..

Menjaga Kebersihan Toilet..

Melakukan Piket Kelas..

Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat adalah tanggung jawab siapa?

Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.



Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *